Dinas PMD Kebumen Ikuti Rakor Percepatan Digitalisasi Perlinsos Jawa Tengah
Dinas PMD Kebumen Ikuti Rakor Percepatan Digitalisasi Perlinsos Jawa Tengah
KEBUMEN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen mengikuti Rapat Koordinasi Capaian Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Mingguan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11/2026), bertempat di Gedung A Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat optimalisasi pendataan masyarakat penerima perlindungan sosial melalui sistem digital agar bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Rakor dilaksanakan secara hybrid, dengan kehadiran langsung di Ruang Rapat Gedung A Setda Kabupaten Kebumen yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial P3A, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas PMD, serta perangkat daerah terkait. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah yang menyampaikan pentingnya perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan bantuan sosial. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah optimalisasi laman Perlinsos, yang menyediakan akses pengajuan melalui jalur formal, seperti RT, RW, pemerintah desa, dan unsur terkait lainnya, maupun melalui pendaftaran mandiri oleh masyarakat. Namun, optimalisasi penggunaan Perlinsos di Jawa Tengah dinilai masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, pemerintah mendorong penerapan skema pendaftaran terbuka dengan mengintegrasikan berbagai sumber data, antara lain data kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data kepegawaian, serta data kepesertaan BPJS. Integrasi ini diharapkan dapat mendukung proses pemutakhiran dan verifikasi data sehingga informasi sosial ekonomi masyarakat semakin akurat.
Wakil Gubernur juga menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya lintas sektor di wilayah masing-masing. Pelibatan tersebut mencakup Dinas Sosial, PKK, Posyandu, ASN, Kepolisian, TNI, Kementerian Agama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT, RW, hingga lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, pemerintah daerah diminta melaksanakan rapat pengendalian secara rutin setiap minggu untuk memantau dan mengevaluasi kontribusi masing-masing unsur dalam percepatan digitalisasi Perlinsos.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kabupaten/kota turut berbagi praktik baik. Kabupaten Batang menyampaikan langkah koordinasi dengan Kapolres melalui penyusunan jadwal dan sosialisasi kepada masyarakat dalam satu forum. Kabupaten Demak mengoptimalkan peran perangkat desa sebagai agen Perlinsos. Sementara itu, Kabupaten Kudus merencanakan strategi jemput bola ke pasar dan rumah sakit, sedangkan Kabupaten Temanggung akan meningkatkan sosialisasi kepada pendamping sosial.
Melalui koordinasi ini, Dinas PMD Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dalam menyosialisasikan serta memfasilitasi akses masyarakat terhadap Perlinsos. Dengan sinergi lintas sektor dan pemutakhiran data secara berkelanjutan, percepatan digitalisasi perlindungan sosial diharapkan mampu mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
