Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di Desa Bagung, Kecamatan Prembun

admin

06 Agustus 2026 08:27 WIB

Dibaca 74 kali

Agenda Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melalui Tim 2 melaksanakan monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di Desa Bagung, Kecamatan Prembun, pada Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan proses perencanaan pembangunan desa berjalan partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Monitoring Musrenbangdes dihadiri oleh perwakilan Bapperida, Dinas PMD bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TA-PM), Kecamatan Prembun, Koramil Prembun, Polsek Prembun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bagung, Kepala Desa beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, Tim Penggerak PKK, Linmas, BUMDes, Karang Taruna, serta tamu undangan lainnya.

Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan pemaparan Rancangan RKP Desa Tahun 2027 oleh Tim Penyusun. Selanjutnya, masyarakat bersama para pemangku kepentingan membahas rancangan tersebut guna menyempurnakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang. Dalam forum yang sama juga dibahas berbagai usulan prioritas pembangunan Tahun 2028 yang akan diajukan pada Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan sebagai bagian dari sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Hasil pembahasan kemudian dibacakan kepada seluruh peserta sebagai bentuk keterbukaan informasi. Setelah memperoleh kesepakatan bersama, forum menetapkan delegasi desa yang akan mewakili Desa Bagung pada tahapan perencanaan berikutnya. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa sebagai bentuk komitmen bersama terhadap hasil yang telah disepakati.

Melalui kegiatan monitoring ini, Dinas PMD memastikan bahwa penyusunan RKP Desa tidak hanya memenuhi ketentuan perencanaan, tetapi juga benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif warga dalam proses pembahasan menjadi faktor penting agar program pembangunan yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan potensi ekonomi desa.

Musrenbang Desa juga menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang disusun secara partisipatif, diharapkan berbagai permasalahan masyarakat dapat ditangani secara lebih tepat sasaran, mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, serta memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan.

Melalui sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, hasil Musrenbang Desa diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mewujudkan Desa Bagung yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.