Dinas PMD Kebumen Ikuti Konsolidasi Pelaporan dan Kepatuhan LHKPN 2026
Dinas PMD Kebumen Ikuti Konsolidasi Pelaporan dan Kepatuhan LHKPN 2026
KEBUMEN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menghadiri kegiatan Konsolidasi Pelaporan dan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Rekonsiliasi Wajib LHKPN Lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Selasa (10/11/2026), bertempat di Aula Integritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan memastikan kepatuhan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pelaporan LHKPN merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan dibuka oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa batas akhir penyampaian LHKPN bagi seluruh perangkat daerah untuk periode pelaporan tahun 2026 adalah 31 Januari 2027. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan dapat mempersiapkan proses pelaporan sejak dini agar tidak terjadi keterlambatan.
Selain memastikan ketepatan waktu pelaporan, kegiatan ini juga menekankan pentingnya pemutakhiran data Wajib LHKPN. Mengingat pelaporan dilakukan secara periodik setiap tahun, terdapat kemungkinan perubahan status maupun data pejabat yang berkewajiban menyampaikan laporan kekayaan.
Untuk itu, seluruh admin LHKPN pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan identifikasi dan rekonsiliasi data Wajib Lapor paling lambat 31 Desember 2026. Perubahan data yang perlu diperhatikan meliputi adanya Wajib Lapor baru, mutasi jabatan, perubahan status menjadi tidak lagi Wajib Lapor, meninggal dunia, berakhirnya masa jabatan atau pensiun, serta kondisi tertentu yang menyebabkan Wajib Lapor tidak dapat menyampaikan laporan.
Khusus bagi pejabat yang memasuki akhir masa jabatan atau pensiun, tetap diwajibkan menyampaikan LHKPN Akhir Masa Menjabat. Pelaporan tersebut menjadi salah satu persyaratan administrasi agar status yang bersangkutan dapat diperbarui atau dinonaktifkan dari daftar Wajib LHKPN.
Melalui kegiatan konsolidasi dan rekonsiliasi ini, Dinas PMD Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memastikan pengelolaan data Wajib LHKPN di lingkungan instansi berjalan tertib, akurat, dan sesuai ketentuan. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ke depan, seluruh admin LHKPN dan perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, melakukan pemutakhiran data secara berkala, serta menyelesaikan pelaporan sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, budaya transparansi dan akuntabilitas dapat terus diperkuat demi terwujudnya pemerintahan Kabupaten Kebumen yang semakin profesional dan terpercaya.
